Kabarminang – Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong peningkatan kompetensi badan usaha jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing dan terlibat lebih besar dalam pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyosialisasikan aturan terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada pengguna dan penyedia jasa konstruksi.
Kegiatan sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tersebut digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan yang dibacakannya, Yasrizal menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan perencanaan, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi,” kata Yasrizal.
Ia menjelaskan, pembinaan jasa konstruksi merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan pekerjaan konstruksi berlangsung aman, tepat waktu, efisien, dan sesuai standar.
Menurutnya, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjadi perhatian karena merupakan regulasi terbaru yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
“Jadikan kesempatan ini untuk memahami seluruh aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Yasrizal.
Ia menilai, semakin besar keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kota Payakumbuh.
Karena itu, Yasrizal mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Ia menyebutkan, Dinas PUPR memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, meliputi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.
Kegiatan tersebut diikuti 61 peserta yang terdiri dari perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Materi sosialisasi disampaikan dalam tiga sesi utama. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, memaparkan program perlindungan tenaga kerja, sedangkan Mega Chandra Sera dari LKPP RI menjelaskan substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, peserta diminta segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendorong lahirnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten dan profesional di Kota Payakumbuh.





















