Kabarminang – Pakar lingkungan memperingatkan potensi banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2026. Ancaman tersebut dinilai serius apabila pemerintah tidak segera membenahi tata kelola daerah aliran sungai (DAS) dan memperkuat upaya mitigasi bencana.
Peringatan itu disampaikan Guru Besar Universitas Gunadarma sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (FDAS) Sumbar, Isril Berd. Menurutnya, kondisi geografis Sumbar membuat provinsi ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
Ia menjelaskan, sekitar 65 persen dari total luas wilayah Sumbar yang mencapai 4,2 juta hektare didominasi kawasan Pegunungan Bukit Barisan dengan tingkat kelerengan curam.
“Peringatan dini harus kita perkuat menjelang akhir tahun ini karena bencana besar yang terjadi pada November 2025 lalu bukanlah peristiwa alam biasa, melainkan akumulasi dari kerusakan ekologis dan pelanggaran tata ruang yang dibiarkan berlarut-larut,” ujar Isril kepada Sumbarkita, Kamis (19/11/2026).
Isril menguraikan, rangkaian bencana pada 26 hingga 28 November 2025 yang menerjang 14 kabupaten dan kota di Sumbar dipengaruhi anomali iklim. Sebelum bencana terjadi, wilayah tersebut mengalami kemarau panjang pada Juli hingga Agustus 2025 dengan curah hujan hanya berkisar 0–50 milimeter per bulan.
Kondisi kekeringan ekstrem itu memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Solok. Pada saat bersamaan, kadar air tanah menyusut hingga menimbulkan retakan di permukaan lereng.
Situasi kemudian berubah drastis pada akhir November 2025. Curah hujan tercatat mencapai lebih dari 150 hingga 261 milimeter per hari di sejumlah pos pengamatan, di antaranya Padang Pariaman, Lubuk Minturun, Agam, dan Tanah Datar.
Menurut Isril, air hujan yang masuk ke retakan tanah mempercepat pergerakan material di lereng dan memicu longsor di kawasan hulu.



















