Kabarminang – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalirkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank pada Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat akibat keringnya likuiditas di sistem keuangan.
Ia menegaskan porsi dana yang akan disimpan di tiap bank akan berbeda-beda.
“Ada proporsinya beda-beda. Nanti, nanti kita atur (pembagian dana Rp200 triliun ke 6 bank). Harusnya cepat (proses pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia). Malam ini (Kamis) saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu,” kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/9).
Purbaya menjelaskan, enam bank penerima terdiri dari empat bank umum konvensional dan dua bank syariah. Meski tidak merinci nama-nama bank syariah tersebut, ia memastikan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) – BRI, BNI, Mandiri, dan BTN – termasuk di dalamnya. Porsi dana untuk masing-masing bank akan berbeda sesuai dengan kebutuhan.
Kebijakan ini, lanjut Purbaya, bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.
“Saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Bank akan berpikir lebih keras mencari return yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya telah menyampaikan rencana penarikan dana pemerintah dari BI saat Rapat Kerja dengan DPR pada Rabu (10/9). Dari total dana pemerintah senilai Rp425 triliun yang mengendap di BI, Rp200 triliun dialihkan ke perbankan. Presiden Prabowo, kata Purbaya, sudah memberikan restu penuh terhadap langkah tersebut.
“Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap peredaran uang di masyarakat meningkat, mesin fiskal dan moneter lebih optimal, serta target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tercapai lebih cepat.
