Kabarminang – Pembukaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Selasa (19/08/2025), diwarnai dengan aksi penolakan mahasiswa terhadap rencana kehadiran Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, menyatakan pihaknya menolak gubernur menjadi pembicara utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, gubernur tidak layak hadir di ruang akademis sebelum menyelesaikan persoalan perizinan PT Sumber Permata Sipora (SPS) di Kepulauan Mentawai.
“Setelah kami telusuri, gubernur yang mengeluarkan rekomendasi izin PT SPS. Proses perizinannya bermasalah dan saat ini bahkan dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi,” katanya kepada Sumbarkita, Selasa, (19/8).
Ia menilai kampus sebagai ruang intelektual dan tidak sepantasnya memberi panggung kepada pejabat yang masih memiliki persoalan hukum dan sosial dengan masyarakat.
“Meskipun dia seorang gubernur, kalau masalah dengan rakyat belum selesai, belum layak hadir di UIN Imam Bonjol Padang,” tegasnya.
Ia mengatakan, aksi penolakan mahasiswa bukan baru kali ini dilakukan. Sebelumnya, pada Senin (04/08/2025), BEM se-Sumatera Barat telah menggelar aksi bertajuk Indonesia Cemas di DPRD Sumbar. Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan rekomendasi gubernur terkait izin PT SPS.
Meski begitu, kata Fikri, pihak kampus tidak memberikan tanggapan resmi atas sikap mahasiswa. Panitia PBAK hanya melarang mahasiswa masuk ke ruangan saat Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, mewakili gubernur untuk menyampaikan materi.
“Karena tidak diizinkan masuk, kami tunggu beliau di luar ruangan. Kami nyatakan, kalau gubernur tidak boleh hadir, maka utusannya pun tidak layak menyampaikan materi,” katanya.
