Kabarminang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Barat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (18/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilai belum maksimal selama dua periode kepemimpinan gubernur saat ini.
Koordinator Lapangan Aksi, Farhan Defra Jaya Kusuma, mengatakan aksi turun ke jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi pembangunan di Sumatera Barat.
“Kami melihat tidak ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik selama dua periode kepemimpinan ini, sehingga kami menuntut gubernur untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara total,” ujar Farhan dalam orasinya.
Farhan yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Padang menyoroti lambatnya penanganan dan alokasi anggaran bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Barat.
Menurutnya, pemerintah daerah belum maksimal dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Sumatera Barat berulang kali dihantam bencana, namun alokasi anggaran untuk perbaikan daerah terdampak belum maksimal, bahkan kami mempertanyakan ke mana larinya aliran dana darurat tersebut,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga menilai pembangunan infrastruktur di daerah masih timpang. Mereka menyebut sejumlah fasilitas umum seperti jalan, jembatan, hingga sarana pendidikan di beberapa wilayah masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur umum jalan raya, jembatan, hingga fasilitas pendidikan di pelosok Sumatera Barat kondisinya sangat buruk dan memprihatinkan, ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” tutur Farhan menjelaskan rincian tuntutan aliansinya.
Di sisi lain, salah seorang orator aksi dalam orasinya di atas mobil komando menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah gagal total dalam mengatasi maraknya kasus penyimpangan sosial, terutama perkembangan komunitas LGBT di Sumatera Barat.
“Maraknya kasus LGBT di ranah Minang ini menjadi tanda nyata bahwa pemerintah gagal menjaga nilai-nilai moral daerah, ditambah lagi kabar terbaru tadi malam ada oknum yang tertangkap di kawasan Air Tawar terkait aktivitas terlarang ini,” teriak orator.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan di sekitar Kantor Gubernur Sumatera Barat. Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di lokasi sambil menunggu pihak pemerintah menemui mereka.
