Kabarminang – Pemerintah Kota Padang dinilai menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penanganan pascabencana alam. Penilaian itu disampaikan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan saat meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).
Kunjungan tim lintas kementerian tersebut bertujuan memantau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus memastikan pemanfaatan Dana TKD Tambahan berjalan sesuai ketentuan. Tim juga menggelar coaching clinic bagi pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program sesuai regulasi.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera, Kastorius Sinaga, mengatakan pemantauan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
“Kami hadir untuk memantau langsung pemulihan dan memastikan pemanfaatan dana TKD Tambahan ini berjalan sesuai petunjuk teknis di dalam Surat Edaran Mendagri dan tidak melenceng dari aturan,” kata Kastorius.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memantau perkembangan rehabilitasi di Sumatera Barat melalui dashboard yang memuat 38 indikator keberhasilan. Sejumlah indikator yang dipantau meliputi pembangunan hunian sementara, penyaluran dana tunggu hunian, penyaluran bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga normalisasi pelayanan pemerintahan. Kota Padang disebut sebagai salah satu daerah dengan respons pemulihan tercepat.
Menurut Kastorius, target pembangunan hunian tetap di Sumatera Barat mencapai lebih dari 2.500 unit, sedangkan Kota Padang mendapat alokasi sekitar 500 unit atau seperempat dari total target tersebut. Ia menilai perencanaan maupun kondisi fisik pembangunan di lapangan berjalan baik, termasuk pelaksanaan rekonstruksi dan normalisasi sungai yang dilakukan bersama pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap penanganan pascabencana di Kota Padang. Selain dinilai berhasil mempercepat pemulihan, Kota Padang juga disebut menyumbangkan Rp5 miliar dari alokasi bantuan yang diterima untuk membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Padang sendiri memperoleh alokasi Dana TKD Tambahan sekitar Rp371 miliar untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan pengadaan lahan pembangunan huntap dibiayai melalui Dana TKD Tambahan. Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dialokasikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Untuk mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum pelaksanaan Dana TKD Tambahan. Regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung percepatan pemulihan masyarakat.
Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari, mengingatkan Pemerintah Kota Padang agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat kembali terjadi.
“Berkaca pada bencana November tahun lalu, kami mengimbau Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari jauh-jauh hari guna meminimalisir risiko kerugian jika bencana terulang kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa Chaniago, menyampaikan target pembangunan huntap di Kota Padang sebanyak 523 unit. Sebanyak 340 unit dibangun di lokasi utama, sedangkan sisanya tersebar di Balai Gadang dan Sungkai. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 4,6 hektare, dengan sekitar 1,2 hektare di antaranya telah selesai diproses.
Raju menjelaskan kebutuhan hunian korban bencana di luar program Huntap Mandiri mencapai 423 unit, setelah dikurangi 35 unit Huntap Mandiri yang telah terealisasi. Ia mengatakan penyelesaian infrastruktur ditargetkan rampung pada akhir bulan ini sehingga proses penyerahan hunian dapat segera dilakukan sesuai ketentuan.
Di lokasi yang sama, Pengawas Huntap CSR Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar, melaporkan pembangunan tahap pertama yang mencakup 39 unit telah mencapai progres 85 persen dan ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga pekan. Tahap kedua sebanyak 12 unit telah mencapai progres 50 persen, sedangkan tahap ketiga yang meliputi 30 unit masih berada pada progres 30 persen.
Kahar menambahkan, dari target 340 unit huntap yang akan dibangun bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, lahan siap bangun yang telah disediakan Pemerintah Kota Padang saat ini baru mencukupi sekitar 150 unit. Setiap rumah dirancang memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur yang telah dilengkapi meja dan wastafel, serta sisa lahan di bagian belakang untuk pengembangan oleh pemilik rumah.
