PPPK disebut diancam tidak diperpanjang kontrak
Narasumber juga mengungkap dugaan ancaman terhadap PPPK terkait perpanjangan kontrak kerja. Menurutnya, pegawai yang tidak mengikuti instruksi YE disebut mendapat ancaman kontraknya tidak akan diperpanjang.
“Sudah banyak pegawai yang cerita dan menunjukkan bukti kepada kami, mereka selalu dipaksa kerja di luar job desk dan beban kerja, jika tidak mau maka kontrak PPPK tidak diperpanjang,” ucap narasumber.
Narasumber juga memberikan tangkapan layar saat ia membicarakan ancaman itu dengan salah satu PPPK yang menjadi korban melalui obrolan pesan WhatsApp.
Persoalan lain yang disampaikan narasumber berkaitan dengan pengelolaan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium. Ia menyebut bahwa Yessi turut mengelola langsung BMHP untuk kebutuhan laboratorium dan mempertanyakan pembagian kewenangan dalam pengadaan, pencatatan, penyimpanan, serta pendistribusiannya.
Narasumber juga menduga uang penerimaan dari mahasiswa dan petugas yang menjalani kegiatan magang di laboratorium dikelola langsung oleh YE dan tidak masuk dalam penerimaan rumah sakit.
“Kami mempertanyakan uang dari mahasiswa dan petugas yang magang di laboratorium. Bagaimana mekanisme penerimaannya, siapa yang mengelola, dan apakah uang tersebut disetorkan ke kas atau rekening resmi rumah sakit?” ujarnya.
Narasumber juga mengungkap nilai pemetaan kompetensi YE sebelum menjabat Kabid Penunjang Medis RS Paru Sumbar. Berdasarkan dokumen yang diterima Kabarminang.com, YE memperoleh nilai 65, sementara syarat untuk menduduki jabatan eselon III atau kepala bidang disebut minimal 70.
“Padahal, batas nilai yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan eselon III atau kepala bidang adalah 70. Lalu, bagaimana bisa proses pengangkatannya?” kata narasumber.
