Sementara itu, pada kelompok spesialis penunjang, nilai jasa pelayanan yang tercantum sebesar Rp11.227.064 dengan potongan pajak Rp1.684.060. Penerimaan setelah pajak tercatat Rp9.543.004. Dengan demikian, total penerimaan dari kedua daftar tersebut mencapai Rp17.275.105 setelah pajak.
“Kami mempertanyakan kenapa namanya tercatat dalam dua kelompok. Selain menerima jasa pelayanan sebagai kepala bidang, dia juga tercatat sebagai dokter spesialis penunjang,” ucap narasumber.
Narasumber juga menyebut bahwa YE masih menerima insentif dokter sekitar Rp5 juta. Kedua daftar pembayaran tersebut mencantumkan tanda tangan kuasa pengguna anggaran, Heri Chadarman, pada Mei 2026 di Lubuk Alung.
Dugaan pengambilalihan penilaian kinerja pegawai
Selain pembayaran jasa pelayanan, narasumber menceritakan dugaan pengambilalihan kewenangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang penunjang medis. Menurutnya, penilaian seharusnya dilakukan secara berjenjang. Kepala seksi menilai staf di bawahnya, sedangkan kepala bidang menilai kepala seksi.
Namun, kata narasumber itu, mekanisme tersebut disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika seorang PPPK fungsional radiografer tidak menerima hasil penilaian dari kepala seksinya.
“Ketika ada pegawai PPPK fungsional radiografer yang tidak menerima hasil penilaian dari kepala seksinya, YE kemudian mengambil alih penilaian pegawai tersebut,” katanya.
Narasumber menyebut YE kemudian menjadi penilai terhadap tiga pegawai, yakni dua kepala seksi dan satu staf. Ia menduga pengambilalihan tersebut berkaitan dengan kedekatan pegawai bersangkutan dengan kepala bidang. Namun, dugaan mengenai alasan itu masih membutuhkan konfirmasi.
Kabarminang.com juga memperoleh tangkapan layar sistem penilaian kinerja periode Agustus dan September 2026. Data tersebut mencantumkan tiga nama, yakni AS, HM, dan H. Ketiganya memperoleh nilai 100 dengan status FINAL pada kedua periode.
