Kabarminang — Ketersediaan data maupun informasi statistik dibutuhkan sebuah daerah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Kenapa demikian? Data yang mumpuni memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemkab Solok Selatan, Irwanesa, pada diskusi kelompok terpumpun (FGD) dalam penyusunan buku Kabupaten Solok Selatan dalam Angka Tahun 2025 di Aula BPS Solok Selatan, Kamis (20/2).
“Penyusunan buku ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan data tahunan, tetapi juga menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan program strategis, serta evaluasi capaian pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan,” ujar Irwanesa.
Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baru bisa dikatakan sukses jika program dan kebijakannya tidak hanya selesai dilaksanakan, tetapi juga diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, kualitas perencanaan pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
Karena itu, kata Irwanesa, keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunan buku Solok Selatan dalam Angka 2025 menjadi sangat penting agar data yang tersaji betul-betul mencerminkan kondisi riil daerah.
Sejalan dengan itu, Kepala BPS Sumatera Barat, Sugeng Arianto, menyebut bahwa data menjadi bagian penting, baik data formal maupun nonformal. Ia menyebut bahwa data tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan dalam merencanakan segala sesuatunya.
“Penyusuan buku daerah dalam angka bukanlah pekerjaan sederhana, tetapi butuh koordinasi, sinkronisasi dan lainnya. FGD ini menjadi tempat untuk melakukan koordinasi tersebut serta melakukan pengawalan terhadap data agar jadi berkualitas,” tutur Sugeng.
Sugen mengatakan bahwa buku daerah dalam angka paling sering dicari dan digunakan oleh publik, mulai halaman depan hingga halaman belakang. Maka, kata Sugeng, untuk menyusun buku itu perlu disiapkan data sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, data yang salah akan mengakibatkan masyarakat atau publik tersesat.
FGD itu melibatkan berbagai pihak sebagai penyedia data, dari semua organisasi perangkat daerah dan lembaga vertikal hingga lembaga pendidikan. Tidak kurang dari 40 instansi yang akan terlibat dalam penulisan buku itu.
Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Solok Selatan, Firdaus Firman, dan Kepala BPS Solok Selatan, Abdul Razi.
