Kabarminang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan menyalurkan bantuan sebesar Rp200 juta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antardaerah dalam mendukung pemulihan pascabencana.
Bantuan yang berasal dari donasi pengusaha dan masyarakat Solok Selatan itu diserahkan Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) Kabupaten Solok Selatan, Bujang Joan, Direktur Eksekutif FP-TJSLP Eko Agus Krisdiyanto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkab Solok Selatan Novrizon, serta Kepala DPMPTSP Solok Selatan Alfiandri Putra.
Sementara itu, Maigus Nasir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kabag Tata Pemerintahan Setdako Padang Rina Melati, serta sejumlah camat dari wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Nanggalo David Ferdinand, dan Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama.
Maigus mengapresiasi bantuan dan kepedulian Pemkab Solok Selatan bersama FP-TJSLP serta para pengusaha dan masyarakat yang telah berpartisipasi mengumpulkan donasi.
Menurutnya, bantuan Rp200 juta tersebut akan sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, terutama warga yang belum memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, sebagian warga mengalami kerugian besar meskipun rumah mereka tidak mengalami kerusakan fisik. Kondisi tersebut terjadi karena lumpur merendam seluruh isi rumah sehingga menyebabkan berbagai perabotan dan barang milik warga rusak.
“Sebagian rumah warga memang tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi seluruh isinya terendam lumpur sehingga menimbulkan kerugian besar. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak bencana di empat kecamatan yang tidak menerima bantuan pemerintah karena penilaian lebih berfokus pada kerusakan bangunan,” ujar Maigus.
Maigus mengatakan, Pemko Padang masih mengupayakan penanganan dampak bencana bagi lebih dari 500 warga terdampak. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembangunan hunian tetap (huntap) di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan Sungkai, Kecamatan Pauh.
Sebagian unit huntap ditargetkan mulai ditempati pada akhir 2026. Sementara itu, keseluruhan pembangunan diperkirakan rampung pada pertengahan 2027.
Selain pembangunan hunian, Maigus menyoroti perlunya percepatan penanganan infrastruktur pengendalian banjir, terutama perbaikan sungai dan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Ia menyebutkan, terdapat proyek penanganan infrastruktur sungai dan irigasi dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Pekerjaan fisik proyek tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal 2027.
“Terkait penanganan infrastruktur, perbaikan sungai dan irigasi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, dengan proyek bernilai triliunan rupiah yang ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada awal 2027. Mengingat ancaman cuaca ekstrem dan pendangkalan sungai, kita berharap penanganan segera direalisasikan untuk mengurangi risiko bencana berulang bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil donasi yang dihimpun FP-TJSLP dari perusahaan dan masyarakat di daerahnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan bantuan tersebut. Yulian berharap dana yang disalurkan dapat membantu meringankan beban warga terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan Kota Padang setelah dilanda bencana.
“Kami berterima kasih kepada seluruh perusahaan dan masyarakat Solok Selatan yang telah berpartisipasi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, serta semakin memperkuat kepedulian antardaerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah,” tuturnya.
Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk gotong royong antarpemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak bencana, sekaligus memperkuat solidaritas dalam proses pemulihan.





















