Kabarminang – Kuasa hukum keluarga almarhum Alceo Hanan Flantika mendesak Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat segera menjadwalkan sidang lanjutan sengketa informasi publik terkait permintaan 24 item salinan rekam medis di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Desakan tersebut disampaikan setelah mediasi antara keluarga pasien sebagai Pemohon dan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai Termohon tidak mencapai kesepakatan pada 15 Oktober 2026.
Kuasa hukum keluarga, Afif Syah Putra, mengatakan hingga 12 November 2026 pihaknya belum menerima kepastian jadwal persidangan lanjutan yang akan memasuki tahap pembuktian atau ajudikasi nonlitigasi.
Ia meminta KI Sumbar segera melanjutkan proses penyelesaian sengketa tersebut agar keluarga memperoleh kepastian hukum atas permohonan informasi medis yang diajukan.
“Salah satu persoalan yang dibahas dalam mediasi adalah perbedaan pandangan mengenai kelengkapan dokumen medis yang telah diserahkan rumah sakit kepada Pemohon,” tuturnya ketika ditemui di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat di Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (12/11/2026).
Afif menjelaskan, dalam mediasi tersebut pihak rumah sakit disebut telah menyerahkan dokumen Surat Keterangan Kematian. Namun, berdasarkan dokumen yang diterima, terdapat kesalahan penulisan bulan.
“Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, menyatakan dokumen itu akan diperbaiki setelah pemohon mengembalikan dokumen sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada perbaikan,” ujarnya.
Selain Surat Keterangan Kematian, rumah sakit juga telah menyerahkan dokumen Resume Kepulangan. Pihak rumah sakit menilai dokumen tersebut telah mewakili informasi medis yang diminta keluarga pasien.
