Kabarminang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026). Masing-masing rumah menerima Rp2 juta.
Pada kesempatan itu, Fadly mengimbau masyarakat yang rumahnya rusak namun belum terdata agar segera melapor kepada camat atau BPBD setempat dengan menyertakan bukti pendukung yang valid, seperti foto kondisi fisik bangunan serta dokumentasi ketinggian air.
“Kami minta warga yang belum terdata segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau BPBD. Sertakan bukti foto kerusakan dan ketinggian air agar verifikasi berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan data sementara sebanyak 270 rumah terdampak banjir pada Senin–Selasa (3–4/8/2026). Sementara itu, bantuan yang telah disalurkan hingga hari ini mencakup 151 rumah di Kecamatan Kuranji, 45 rumah di Nanggalo, 24 rumah di Koto Tangah, dan 10 rumah di Padang Utara.
“Bantuan tunai Rp2 juta per rumah ini difokuskan bagi bangunan rusak ringan dan sedang. Kami terus menyisir data lapangan agar seluruh warga yang berhak menerima bantuan pemulihan ini,” katanya.
Selain bantuan keuangan, Pemko Padang telah mendistribusikan paket bantuan logistik yang bersumber dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Paket tersebut berisi bahan pokok, susu, matras, selimut, perlengkapan keluarga (family kit), makanan bayi, serta alat kebersihan seperti sapu, ember, dan kain pel.
Fadly juga memerintahkan Sekretaris Daerah bersama BPBD Kota Padang untuk bergerak cepat menyalurkan seluruh bantuan perlengkapan dasar ke titik pengungsian dan permukiman warga.
“Saya sudah instruksikan Sekda dan BPBD untuk langsung membagikan bantuan sembako dan logistik dari Wapres serta BNPB hari ini juga tanpa menunda,” tuturnya.
Mengenai penanganan jangka panjang, Fadly menyebut Pemko Padang menyediakan dua opsi hunian, yaitu Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Warga yang memilih membangun Huntap di tanah milik pribadi atau kaum atas kesepakatan ninik mamak akan diajukan pembangunannya ke BNPB. Sementara itu, bagi warga di permukiman rawan bencana yang tidak memiliki lahan alternatif, pemerintah kota menyiapkan tiga lokasi relokasi resmi yang terpadu dan aman.
“Bagi warga yang tinggal di jalur rawan banjir berulang, kami imbau untuk bersedia direlokasi. Pemerintah sudah menyiapkan tiga titik lokasi baru demi keselamatan jangka panjang,” ujarnya.
Kemudian, dari sisi pemulihan infrastruktur, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi bersama tim pakar, BNPB, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait normalisasi sungai serta perbaikan fasilitas umum. Saat ini, perbaikan fasilitas umum sudah memasuki tahap tender, disertai pengerjaan darurat untuk tanggul yang jebol.
Ia melanjutkan, Pemerintah Kota Padang juga menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk mengajukan revisi dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) guna menambah titik struktur penahan banjir yang belum terakomodasi pada pengajuan November sebelumnya, termasuk perpanjangan tanggul hingga ke kawasan hulu.
