Kabarminang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan internasional di India. Pemko mengambil langkah itu sebagai strategi investasi sumber daya manusia (SDM) aparatur sekaligus menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan kerja sama internasional guna memperkuat kualitas pelayanan publik tanpa membebani anggaran daerah.
Melalui program Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) yang diselenggarakan Pemerintah India, ASN Pemko Padang berkesempatan mengikuti pelatihan di berbagai bidang strategis, dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), machine learning, Python, kesehatan masyarakat, ekonomi sirkular, keamanan dan forensik, keuangan serta manajemen pemerintahan, hingga teknologi antariksa dan inovasi.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengajak seluruh ASN yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Kami mengajak semua ASN Kota Padang untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya pada Jumat (3/7/2026).
Menurut Raju, program ini bukan sekadar kesempatan belajar di luar negeri, melainkan juga sarana transfer pengetahuan dan pengalaman internasional yang diharapkan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Raju menyampaikan bahwa seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah India, meliputi biaya pendidikan, tiket pesawat pulang-pergi kelas ekonomi, akomodasi, konsumsi, hingga uang saku harian. Dengan skema pembiayaan penuh tersebut, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan program.
“Semua fasilitas ditanggung oleh Pemerintah India, mulai dari biaya pelatihan, tiket pesawat pergi dan pulang kelas ekonomi, akomodasi dan konsumsi, termasuk uang saku harian,” ucap Raju didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang, Bambang Adi Sandjoko.
Raju menginformasikan bahwa Program ITEC membuka pendaftaran hingga 20 Juli 2026. ASN yang berminat harus memiliki masa kerja minimal tiga tahun dan memilih pelatihan yang relevan dengan tugas serta fungsi jabatannya agar kompetensi yang diperoleh dapat diimplementasikan secara langsung di lingkungan kerja.
Inisiatif Pemko Padang itu, kata Raju, menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN tidak selalu bergantung pada pembiayaan daerah. Dengan membangun jejaring dan memanfaatkan program kerja sama internasional, pemerintah daerah dapat menghadirkan akses pembelajaran berkelas dunia bagi aparatur sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Praktik seperti ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kompetensi ASN secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” kata Raju.
