Kabarminang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momen penyelarasan program pembangunan daerah 2026–2027.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi kota. Salah satunya adalah penanganan bencana banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) secara komprehensif.
“Bencana hidrometeorologi akhir 2025 menimbulkan kerusakan rumah dan lahan pertanian di sejumlah wilayah. Kami terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah rehabilitasi. Dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD sangat kami harapkan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain persoalan bencana, Zulmaeta menyoroti TPA Regional yang masih menimbulkan keluhan masyarakat, terutama terkait tumpukan sampah yang belum tertutup dan pengelolaan air lindi yang belum optimal. Pemko Payakumbuh meminta dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 dan perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Sementara itu, kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum memadai juga menjadi perhatian. Sebagian besar jaringan pipa dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami kebocoran tinggi.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru menjadi prioritas,” kata Zulmaeta.
Di bidang ekonomi, Pemko Payakumbuh membuka peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali untuk menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang. Zulmaeta berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor.
Tak hanya itu, Pemko Payakumbuh juga mengusulkan dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar setelah berbagai tekanan pada 2025.
“Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegas Mahyeldi.
Gubernur memaparkan empat strategi utama, yaitu hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta percepatan mitigasi bencana sebagai bagian investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai, pembangunan pengendali banjir, serta asuransi pertanian secara masif menjadi langkah konkret mendukung strategi tersebut.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
