Kabarminang – Setelah bertahun-tahun tidak berfungsi, Irigasi Anai II yang membentang di kawasan Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, akhirnya mulai mengaliri sawah-sawah warga pada awal tahun 2026. Kondisi ini disambut lega oleh masyarakat dan petani setempat yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan air.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Riko Jamal, mengatakan berfungsinya jaringan irigasi tersebut merupakan hasil koordinasi dan upaya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sejak tahun lalu.
“Alhamdulillah, di awal tahun 2026 ini, berkat kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Pariaman bersama Dinas PUPRP, termasuk pertemuan dengan Menteri PU dan anggota DPR RI, jaringan Irigasi Anai II kini sudah berfungsi dan dapat dialiri air,” ujar Riko Jamal, Jumat (6/2/2026).
Riko menjelaskan, proyek Irigasi Anai II yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V di bawah Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, setelah dilakukan berbagai upaya koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat, sistem irigasi tersebut kini mulai berfungsi.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa jaringan irigasi yang dalam tahap pembersihan, terutama dari rumput liar dan sedimen yang menumpuk selama irigasi tidak beroperasi. Selain itu, optimalisasi pengoperasian pintu air juga masih terus dilakukan.
“Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk mengawasi dan memaksimalkan fungsi infrastruktur irigasi yang telah dibangun,” katanya.
Menurut Riko, Irigasi Anai II merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merevitalisasi infrastruktur pertanian di Kota Pariaman. Selain mendukung pengairan sawah, proyek ini juga diharapkan berperan dalam konservasi lingkungan serta pengendalian banjir musiman di kawasan hilir.
Ia menambahkan, berfungsinya irigasi tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya petani, mulai dari kelancaran distribusi air, peningkatan produktivitas padi, hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
“Tahun 2026 ini, sawah-sawah sudah bisa dialiri air secara lebih merata. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
