Kabarminang – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengungkap enam hambatan utama yang membuat pemulihan bencana di Sumatera Barat berjalan lambat. Temuan ini disampaikan dalam konferensi pers Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Kebencanaan di Padang, Jumat (12/12/2025).
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebut hambatan terbesar meliputi ketidaksinkronan data kebencanaan, terbatasnya akses darat, distribusi logistik yang belum optimal, lambatnya pemulihan layanan dasar, minimnya koordinasi antarinstansi, serta dukungan pendidikan dan ekonomi warga yang belum terpenuhi.
“Ini persoalan yang harus segera dibenahi agar penanganan bencana tepat sasaran dan pemulihan berjalan lebih cepat,” kata Yeka.
Ombudsman meminta pemerintah mempercepat pemulihan listrik, komunikasi, air bersih, transportasi darat, pendidikan darurat, serta memperkuat program padat karya bagi warga terdampak.
Jorong Lambe Palembayan Paling Mendesak Ditangani
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, menegaskan bahwa Jorong Lambe, Nagari Ampek Koto, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, adalah wilayah paling kritis.
Di lokasi ini terdapat 18 titik kerusakan jalan, semula diperkirakan dapat dibuka dalam satu bulan, namun kondisi lapangan menunjukkan target itu tidak realistis jika hanya mengandalkan dua ekskavator.
“Jika akses tidak dibuka, wilayah tersebut akan terus terisolasi,” ujar Adel.
Selain itu, kegiatan belajar mengajar terhenti karena siswa tidak mungkin turun ke bawah setiap hari. Ombudsman meminta pemerintah menghadirkan learning station atau titik pembelajaran darurat.
Hunian sementara juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat terdapat beberapa rumah rusak berat dan 25 rusak sedang. Pemerintah diminta memastikan warga memiliki tempat tinggal layak selama masa rekonstruksi.
Distribusi LPG dan logistik turut disorot. Warga tidak boleh lagi berjalan jauh membawa tabung LPG atau menunggu suplai yang tidak menentu. Ombudsman menyarankan penggunaan kendaraan berkemampuan tinggi dan alat tarik untuk menjangkau medan sulit.
“Ini butuh kerja bersama. Pemerintah, BUMN, dan perangkat nagari harus bergerak serempak,” kata Adel.
