Kabarminang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, sekaligus mendengarkan penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8).
Rapat digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Nanda Satria dan Evi Yandri Rajo Budiman. Dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Gubernur Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti tantangan global yang kian kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga dinamika ekonomi dunia. Ia menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Bersama-sama, kita harus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Presiden. Ia juga menekankan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial sebagai pondasi kemajuan bangsa.
Dalam sidang yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat tema besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, momentum 100 tahun kemerdekaan harus menjadi titik awal era kejayaan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa dengan populasi diperkirakan mencapai 324 juta jiwa dan 70 persen berada pada usia produktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju. Namun, Puan juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah, seperti kemandirian pangan, energi, serta layanan publik yang masih perlu ditingkatkan.
“Jika kita terus berjalan dengan pola lama, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi fatamorgana,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini sudah berada di jalur yang tepat, dan DPR RI akan mengawal arah kebijakan agar sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas. “Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun. Jangan biarkan rakyat menunggu,” tegas Puan.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memuat arah kebijakan nasional yang menjadi panduan penting bagi daerah.
“Pidato kenegaraan ini menjadi pijakan strategis bagi Sumatera Barat untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat,” ujarnya.
Muhidi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata.
Ia juga menilai Presiden Prabowo menekankan pesan persatuan dan semangat kerja keras yang relevan dengan tantangan pembangunan di Sumbar.
“Pesan Presiden agar membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional sejalan dengan kebutuhan kita di daerah,” tambahnya.
