Kabarminang – Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan 53 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ajaran baru 2025/2026. Dua di antaranya bakal beroperasi di Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat kunjungan ke Sumbar. Menurutnya, Kemensos akan memastikan setiap calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat merupakan orang yang layak atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebelum diterima di sekolah tersebut.
“Kita ada beberapa tahapan. Pertama lulus administrasi dulu atau masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masuk Desil 1,” ujarnya, dikutip Antara, Selasa (29/4).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pengecekan di seluruh daerah. Sampai saat ini sudah ada 53 titik yang siap melaksanakan Sekolah Rakyat.
Dari 53 sekolah tersebut, dua di antaranya akan dibuka di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Satu sekolah akan berlokasi di Balai Sosial milik Kemensos, sedangkan satu lagi diusulkan oleh Universitas Negeri Padang (UNP).
“Keduanya berada di lokasi strategis dan akan menampung puluhan siswa sesuai kapasitas masing-masing,” jelasnya.
Untuk tahap awal, sekolah-sekolah tersebut akan menyelenggarakan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan kuota 50 siswa di Balai Sosial.
“Ke depannya, program ini akan disesuaikan untuk mencakup jenjang SD hingga SMA,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat yang masuk Desil 1 antara lain belum memiliki rumah dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk ke Sekolah Rakyat. Terakhir, masing-masing calon siswa-siswi Sekolah Rakyat akan mengikuti tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima.
Mensos mengatakan validasi data tersebut mengacu pada sebuah mekanisme atau sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul tidak mampu secara ekonomi (miskin dan miskin ekstrem).
Di sisi lain saat ini guru-guru Sekolah Rakyat juga sedang disiapkan, kata dia, termasuk kepala sekolah dan perangkat sekolah lainnya. Untuk mendapatkan guru yang berkompeten, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hingga saat ini Kemensos bersama Kemendikdasmen, lanjut dia, mencatat sudah ada 500 lebih calon kepala sekolah yang dinyatakan layak untuk memimpin Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Sementara untuk guru masih dalam tahap penyempurnaan seleksi.
