Kabarminang – Sebanyak 48 kepala desa (kades) di Kota Pariaman, Sumatera Barat, melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan Bandung sejak Senin (19/5).
Rombongan dijadwalkan akan kembali ke Pariaman pada Jumat (23/5). Kegiatan ini menimbulkan sorotan karena berlangsung di tengah upaya pemerintah untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kota Pariaman, Yalvi Endri menjelaskan bahwa agenda utama perjalanan ini adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengelolaan aset desa.
Setelah itu, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke salah satu kabupaten di wilayah Bandung untuk mempelajari implementasi program ketahanan pangan berbasis desa.
“Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola aset desa secara akuntabel dan mempelajari langsung praktik terbaik (best practices) dalam bidang ketahanan pangan. Ini penting untuk mendukung kemandirian desa di Pariaman,” ujar Yalvi Endri saat dihubungi Rabu (21/5).
Menurut Endri, seluruh biaya perjalanan dinas ini ditanggung oleh masing-masing desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan regulasi dan disetujui melalui mekanisme musyawarah desa.
Meski demikian, keberangkatan puluhan kades ini menuai beragam respons dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi kunjungan ini, terutama karena dilakukan secara kolektif dan memakan waktu hampir satu minggu.
“Apakah tidak cukup diwakilkan beberapa orang saja? Kita sedang berbicara soal efisiensi anggaran dan efektivitas waktu. Jika semua kades pergi, bagaimana pelayanan di desa berjalan?” kata Indra Saputra, salah satu tokoh masyarakat Pariaman.
