Sumbarkita – Ribuan demonstran dari berbagai elemen mulai padati kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Senin (01/09/2025) sore. Massa terdiri dari Aliansi BEM se Sumatera Barat, Organisasi Kepemudaan (OKP), driver ojol, dan masyarakat Padang.
Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM SI Sumbar, Dedi Irwansyah, mengatakan, situasi saat ini menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi. Menurutnya, DPR dan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan elit politik ketimbang melindungi rakyat.
“Kami melihat DPR dan pemerintah justru menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan yang mereka buat seringkali menguntungkan kelompok elit, sementara hak-hak rakyat dikorbankan,” ujarnya kepada Sumbarkita, Senin (01/09/2025).
Dedi menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp171 triliun yang dinilai gagal mencapai tujuan. Menurutnya, program ini penuh masalah, mulai dari distribusi makanan tak layak, potensi korupsi, hingga penelantaran sektor pendidikan.
“Negara menghabiskan ratusan triliun untuk program yang belum jelas dampaknya. Ironisnya, pendidikan justru kekurangan anggaran. Ini jelas bentuk salah kelola,” tegas Dedi.
BEM SI Sumbar mendesak pemerintah dan DPR melakukan realokasi anggaran MBG sebesar Rp100 triliun untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Kritik terhadap DPR dan RUU Kontroversial
Selain itu, Dedi mengecam kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, tunjangan kehormatan, serta pembahasan RUU TNI dan RUU Polri yang dinilai mengancam hak sipil.
