Pemprov Sumbar telah mengajukan anggaran Rp40,265 miliar untuk pemulihan irigasi. Ombudsman menilai percepatan sangat mendesak agar sumber penghidupan petani tidak semakin terdampak.
Tanah Datar: Ancaman terhadap Konektivitas Nasional
Temuan lain berada di Kabupaten Tanah Datar, tempat kerusakan di jalur lembah berpotensi mengganggu arus logistik nasional. Jalur ini merupakan bagian penting dari konektivitas Jawa–Sumatra dengan pengaruh langsung pada distribusi BBM, LPG subsidi, hingga pasokan bahan pokok.
Ombudsman menilai wilayah ini sebagai titik kritis yang memerlukan penanganan cepat untuk menghindari gangguan distribusi berskala luas.
Pemulihan Pascabencana Dinilai Lambat: Enam Masalah Utama Muncul
Dari peninjauan di tiga daerah terdampak, Ombudsman mengidentifikasi enam persoalan yang memperlambat pemulihan pascabencana di Sumbar, yaitu:
- Informasi antarinstansi tidak sinkron, terutama terkait status isolasi dan data kebutuhan warga.
- Pemulihan layanan dasar lambat, termasuk pembukaan akses jalan, listrik, air bersih, dan sinyal komunikasi.
- Minimnya informasi untuk warga, mengenai bantuan, pembukaan jalur, dan tahapan pemulihan.
- Ketergantungan tinggi pada distribusi udara, yang rentan cuaca buruk.
- Perlindungan kelompok rentan belum memadai, seperti anak sekolah dan masyarakat adat.
- Tidak adanya contingency plan, membuat penanganan tidak siap saat akses utama terputus.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, menyebut pihaknya telah menyusun langkah tindak lanjut, mulai dari percepatan pembukaan akses dengan penambahan ekskavator, penyediaan pendidikan darurat, hunian sementara, hingga memastikan distribusi LPG tidak membebani warga.
Adel juga mendorong kolaborasi komunitas off-road untuk membantu pengangkutan logistik ke daerah yang belum bisa dijangkau kendaraan operasional.
“Walaupun hanya sampai setengah perjalanan, barang tetap bisa diteruskan oleh masyarakat di atas,” katanya.
