Dengan sudah dibukanya anggaran pembangunan jembatan Koto Rawang di BPJN Sumbar oleh Kementerian PUPR, Andre mengatakan bahwa pembangunan jembatan itu akan dilakukan pada tahun ini.
Andre mengklaim bahwa dibukanya anggaran pembangunan jembatan Koto Rawang tersebut berkat upayanya berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan Menteri Sekretaris Negara. Ia menjelaskan bahwa setelah berita jembatan darurat Koto Rawang viral karena ada warga yang meninggal lantaran terjatuh dari jembatan itu, ia langsung menghubungi kedua menteri itu untuk meminta anggaran pembangunan jembatan tersebut.
“Menteri PUPR langsung meminta proposal pembangunan jembatan itu kepada saya. Lalu, saya menghubungi Datuk Era Sukma (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar) untuk meminta proposal itu, Datuk Era mengirimkan dua proposal pembangunan jembatan Koto Rawang kepada saya: satu dari zaman Bupati Rusma Yul Anwar, satu lagi dari zaman Bupati Hendrajoni. Saya kemudian mengirimkan kedua proposal itu kepada Menteri PUPR” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Meskipun proposal pembangunan jembatan Koto Rawang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementerian PUPR sejak 2024 dan disetujui, kata Adnre, dana pembangunan jembatan itu dibintangi oleh kementerian tersebut karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat pada awal 2025. Namun, kata Andre, efisiensi anggaran seharusnya bukanlah halangan bagi kepala daerah dan anggota DPR untuk mencarikan dana pembangunan daerah ke pusat. Menurutnya, dalam kondisi efisiensi anggaran, kepala daerah dan anggota DPR dituntut kreatif dan mau bekerja keras untuk meyakinkan pemerintah pusat agar anggaran pembangunan bisa dicairkan.
“Walaupun ada efisiensi anggaran, saya bisa membawa banyak dana pembangunan ke Sumbar. Ditubuhkan kreativitas dan kerja keras kepala daerah dan anggota DPR untuk mencari anggaran pembangunan ke pusat sebagai tanggung jawab kepada masyarakat yang sudah memilih kita,” ucapnya.
Pada Minggu (20/7) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan pembangunan jembatan gantung Koto Rawang ke Kementerian PUPR setelah banjir besar menghanyutkan banyak jembatan gantung di kabupaten itu pada Maret 2024. Ia menyebut bahwa kementerian menyetujui pengajuan tersebut dan memprioritaskan pembangunan lima jembatan gantung di Pesisir Selatan pada 2025, salah satunya jembatan Koto Rawang, melalui anggaran direktif kementerian itu.
“Kementerian PUPR melalui BPJN Sumbar sudah meninjau lokasi pembangunan jembatan Koto Rawang. Dulu panjang jembatan gantung itu 50 meter lebih. Kini panjang jembatan gantung yang akan dibangun sekitar 100 meter dengan dana sekitar Rp5 miliar,” tutur Eka.
Eka mengatakan bahwa anggaran pembangunan lima jembatan tersebut sudah ada di dana pagu anggaran BPJN Sumbar. Namun, katanya, dana itu diblokir oleh Kementerian Keuangan pada 3 Februari melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Karena itu, kata Eka, pembangunan lima jembatan gantung di Pesisir Selatan tertunda.
