Kabarminang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti banjir yang melanda Kecamatan Kapur IX, Lima Puluh Kota, Kamis (27/2). Dalam bencana tersebut banjir membawa gelondongan kayu berukuran besar yang diduga berasal dari pembalakan liar (illegal logging).
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengky Purwanto, menyebut bahwa banjir itu merupakan dampak dari krisis ekologi yang makin parah di daerah tersebut.
“Setiap tahun banjir dan longsor terus terjadi, terutama di daerah seperti Pangkalan dan Kapur IX. Ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi bencana ekologi akibat salah urus tata kelola lingkungan,” katanya kepada Sumbarkita, Sabtu (1/3).
Menurutnya, pemerintah cenderung mengaitkan bencana dengan curah hujan tinggi tanpa mempertimbangkan faktor lain, seperti deforestasi dan eksploitasi lingkungan.
“Ketika banjir membawa kayu gelondongan dalam jumlah besar, itu tanda jelas dari alam bahwa ada yang salah dengan kondisi hutan kita,” tuturnya.
Wengky menyebut bahwa Walhi menilai pemerintah belum menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan audit lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk terhadap izin-izin usaha yang telah diberikan, baik untuk tambang maupun sektor lainnya.
“Kita butuh audit lingkungan untuk mengevaluasi perizinan yang sudah diberikan. Jika memang ada izin yang terbukti memicu bencana, seharusnya dicabut,” ucapnya.
Ia juga mengkritik Dinas Kehutanan Sumbar, yang menurutnya belum mengambil tindakan konkret meski telah berjanji akan melakukan pengecekan lapangan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Lima Puluh Kota.
Lebih lanjut, Wengky meminta aparat tidak hanya menindak masyarakat kecil, tetapi juga menjerat aktor intelektual di balik pembalakan liar.
“Kalau memang ada pelaku illegal logging, yang harus ditangkap adalah pengusaha utamanya, bukan hanya masyarakat kecil yang juga menjadi korban,” ujarnya.
