Kabarminang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar pada Selasa (18/2) siang. Aksi itu merupakan bentuk evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, turun langsung menemui massa aksi dan menandatangani tuntutan yang mereka ajukan. Ia menyatakan bahwa tuntutan tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
“Ada beberapa poin yang memang menjadi kewenangan pusat. DPRD hanya bisa menyalurkan aspirasi ini agar dapat dipertimbangkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap” itu mahasiswa membawa berbagai spanduk bernada kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti “Presiden Mental Gratisan,” “Pendidikan untuk Masa Depan Kok Dipangkas,” dan “Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan.”
Berikut delapan tuntutan mahasiswa:
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 2. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih.
- Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Menolak revisi Undang-Undang Minerba.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
- Reformasi Kepolisian Negara Republik indonesia.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
