Kabarminang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 senilai Rp3.383.258. Angka tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 senilai Rp3.182.955.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11). Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, serta akademisi.
Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, di antaranya tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027.
Firdaus menyebutkan, rekomendasi UMSP tersebut ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).


















