Kabarminang – Usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat (Sumbar) 2027 sebesar 6,29 persen menjadi Rp3,38 juta masih menunggu keputusan Gubernur Sumbar. Sementara itu, sejumlah provinsi di Indonesia telah lebih dahulu mengumumkan besaran UMP 2027 menjelang batas akhir penetapan pada Sabtu (21/11/2026).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar bersama Dewan Pengupahan Provinsi telah menyepakati usulan UMP 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan. Angka tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan melalui surat keputusan (SK).
Kepala Disnakertrans Sumbar, Firdaus Firman, mengatakan angka tersebut belum menjadi keputusan final. Besaran UMP yang berlaku tahun depan baru dapat dipastikan setelah gubernur menerbitkan SK penetapan.
“Angka ini masih bersifat sementara. Karena setelah adanya hasil rapat dengan Dewan Pengupahan ini, kami menyampaikan nilai UMP 2027 berupa usulan ke gubernur Sumbar. Jika usulan itu diterima, maka selanjutnya menunggu SK Penetapan UMP 2027, dan baru lah bisa diketahui, apakah sesuai nilai yang diusulkan atau tidak,” kata Firdaus dalam keterangannya.
Usulan tersebut menggunakan nilai alfa 0,7 dalam perhitungan penyesuaian upah minimum. Perhitungan juga mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi menggunakan nilai alfa 0,7 dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Tahun-tahun lalu alfa 0,5, tapi sekarang memakai alfa 0,7,” ujarnya.
Menurut Firdaus, penyesuaian UMP merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Dia menyebut tingkat KHL di Sumbar saat ini masih berada di angka 75 persen sehingga perlu terus ditingkatkan.
Firdaus juga mengingatkan perusahaan agar tidak menjadikan kenaikan UMP sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

















