Kabarminang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjajaki kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, potensi retribusi parkir di kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun.
Penjajakan kerja sama itu dibahas dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Area Manager BSI yang membawahi semua cabang di Sumatera Barat, Hadi Wijaya Arifin, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Senin (16/11/2026).
Fadly mengatakan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pengembangan ekosistem digital harus memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar,” ujar Fadly.
Fadly meminta Dinas Perdagangan Padang mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif. Ia menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi parkir harus dirancang dengan matang dan mempertimbangkan kebutuhan pedagang, pengunjung, serta masyarakat.
Fadly juga menginginkan sistem digital tersebut tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi terintegrasi dengan pengelolaan sewa, retribusi, dan sumber pendapatan daerah lainnya.
“Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan,” tutur Fadly.
Hadi Wijaya Arifin mengapresiasi kesempatan dan dukungan Pemko Padang dalam menjajaki kerja sama modernisasi pengelolaan Pasar Raya melalui solusi digital BSI.
Ia mengatakan, BSI memiliki berbagai platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk untuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, dan layanan digital lainnya.
“Kami memiliki berbagai macam platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, serta berbagai layanan digital lainnya,” tutur Hadi.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menjelaskan bahwa dukungan BSI menjadi langkah awal modernisasi pengelolaan parkir di Pasar Raya Fase VII. Sistem tersebut direncanakan mencakup area basement, lantai satu, hingga rooftop.
Berdasarkan hasil pengecekan kondisi di lapangan, kapasitas parkir yang tersedia saat ini mencapai 319 kendaraan. Dengan kapasitas tersebut, potensi retribusi parkir diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun. Selain itu, potensi retribusi dari pengelolaan gedung diperkirakan mencapai Rp800 juta per tahun.
Fizlan menyebutkan, BSI memberikan dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) berupa perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital.
“Alhamdulillah, BSI memberikan dukungan melalui dana CSR dalam bentuk perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital di Pasar Raya, khususnya Fase VII. Kita berharap sistem ini dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan nantinya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya,” ujar Fizlan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Padang, Didi Aryadi; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Padang, Hendri Noferi; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang, Tommy TRD; dan Kepala Dinas Perhubungan Padang, Yudi Indra Sani.



















