Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mendorong penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah di Pulau Sumatera untuk memperluas akses pasar produk lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri makanan olahan, serta hasil pertanian.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera 2026 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Konreg PDRB-ISE se-Sumatera 2026 mengusung tema Memperkuat Konektivitas Wilayah yang Tangguh untuk Mendorong Integrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera yang Berkelanjutan. Forum tersebut mempertemukan kepala daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia untuk membahas arah kebijakan pembangunan ekonomi kawasan Sumatera.
Menurut Elzadaswarman, pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Potensi ekonomi masing-masing daerah perlu dihubungkan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam skala regional.
“Forum ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Kita harus memahami bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkait erat dengan daerah lainnya. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terhubung dan saling menguatkan,” katanya.
Ia melanjutkan, konektivitas antarwilayah dinilai dapat memperluas jalur pemasaran produk lokal. Kelancaran distribusi diharapkan dapat mendukung daya saing pelaku usaha daerah dalam menjangkau pasar yang lebih luas di Sumatera.
Selain konektivitas, Elzadaswarman juga menyoroti pentingnya akurasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menilai data statistik yang mutakhir, konsisten, dan terukur diperlukan agar pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Data merupakan fondasi krusial dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas secara tepat, mengukur capaian, sekaligus memetakan sektor mana yang masih membutuhkan suntikan penguatan,” jelasnya.
Elzadaswarman juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait. Menurutnya, data statistik perlu dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya pengelolaan potensi ekonomi Pulau Sumatera secara terpadu. Ia menyebut kerja sama lintas provinsi diperlukan untuk memperkuat keterhubungan ekonomi, terutama dalam distribusi logistik, reaktivasi jalur kereta api, dan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang.
“Kita tidak cukup hanya membicarakan kemajuan daerah masing-masing. Kita perlu melihat bagaimana setiap potensi dapat saling melengkapi dan tantangan dijawab melalui kerja sama berkelanjutan,” tuturnya.
