Kabarminang – Pemerintah Kota Padang Panjang melaporkan data terbaru dampak banjir bandang dan longsor yang melanda kota sejak 27–28 November 2025. Sebanyak 603 kepala keluarga terdampak dan 1.072 warga terpaksa mengungsi ke 11 titik pengungsian yang telah disiapkan.
Kerusakan permukiman juga cukup luas. Data sementara menunjukkan terdapat 31 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang di Kecamatan Padang Panjang Barat, dan 102 rumah rusak sedang di Kecamatan Padang Panjang Timur.
Sejumlah infrastruktur ikut terdampak, di antaranya akses jalan yang terputus akibat material longsor dan amblasnya badan jalan. Titik terdampak berada di belakang Islamic Centre Koto Katik, Jalan Lingkar Silaing Bawah menuju Kampung Manggis dan Jembatan Kamba yang tertimbun material longsor.
Selain itu, empat sekolah dilaporkan rusak dan sekitar 6 hektare lahan pertanian, termasuk sawah dan tanaman hortikultura, turut terdampak.
Di tengah proses penanganan yang masih berlangsung, Pemko Padang Panjang menegaskan perlunya sentralisasi data untuk mempermudah pengambilan keputusan.
Penekanan ini muncul dalam rapat evaluasi terpadu yang digelar di Aula Koramil pada Jumat malam (28/11/2025), melibatkan unsur pemerintahan, kepolisian, TNI, Basarnas, dan berbagai instansi terkait.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan bahwa seluruh data harus masuk ke posko utama agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Semua informasi harus dikumpulkan dan diverifikasi di posko utama. Ini krusial untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan langkah penanganan bisa diprioritaskan dengan benar,” ujar Hendri.
Ia juga mengingatkan agar kondisi petugas lapangan diperhatikan, terutama kebutuhan konsumsi dan waktu istirahat setelah bekerja tanpa henti sejak bencana terjadi.
Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, menekankan perlunya setiap instansi menempatkan perwakilan khusus di posko utama untuk memperkuat koordinasi.
Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, menyoroti kebutuhan dasar warga terdampak, terutama pengungsi. Ia menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak agar proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat segera dilakukan.
Sementara itu, Sekdako Sonny Budaya Putra menyampaikan bahwa pendataan terus berlangsung dan akan diperbarui seiring bergeraknya tim di lapangan.
