Puluhan mahasiswa dalam demonstrasi di depan Kantor DPRD Pesisir Selatan pada Senin (1/9) menyoroti rapat DPRD Pesisir Selatan di Hotel Truntum di Padang di tengah efisiensi anggaran. Hardiansyah Kurniawan, salah satu orator demonstrasi tersebut, mempertanyakan alasan DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat sekaligus menginap di hotel bintang 4 di Padang. Ia mempertanyakan apakah ruang rapat paripurna di Kantor DPRD Pesisir Selatan tidak layak menjadi tempat rapat yang representatif.
“Kenapa rapat membahas anggaran harus di Padang? Kalau rapat harus di hotel, mengapa rapatnya tidak di hotel di Pesisir Selatan? Rapat sekaligus menginap di Padang memakan biaya besar. Kalau rapatnya diadakan di Pesisir Selatan, biayanya lebih efisien daripada rapat di Padang,” ujar Hardi.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menyesalkan DPRD Pesisir Selatan menggelar rapat sekaligus menginap di hotel berbintang empat di luar daerah seperti Hotel Truntum. Menurut guru besar Jurusan Ilmu Politik itu, DPRD Pesisir Selatan tidak sensitif terhadap kondisi negara dan situasi kemarahan masyarakat terhadap DPR/DPRD yang dinilai menghamburkan uang rakyat di tengah efisiensi anggaran.
“Dari segi aturan memang tidak aturan yang dilanggar oleh DPRD rapat di hotel di luar daerahnya. Tapi, DPRD Pesisir Selatan tidak sensitif terhadap keresahan masyarakat. Seharusnya, DPRD Pesisir Selatan sensitif terhadap hal itu,” ujar Asrinaldi kepada Kabarminang.com pada Senin (1/9).
Asrinaldi mempertanyakan urgensi DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat di hotel di luar daerah dan mengapa DPRD Pesisir Selatan tidak menggunakan ruang rapat di DPRD setempat. Meski begitu, kata Asrinaldi, DPRD tidak bisa pula disalahkan atas hal tersebut kalau ada alasan yang mendukung kelancaran rapat di hotel di luar daerah.
“Kenapa rapatnya tidak adakan di hotel di Pesisir Selatan? Kalau rapatnya di Pesisir Selatan, hal itu bisa menambah pendapatan asli daerah melalui pajak hotel,” ucap Asrinaldi.
Hal senada dengan itu disampaikan oleh dosen Jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, M. Nurul Fajri. Ia mengatakan bahwa rapat dan menginap di hotel di luar daerah merupakan kegiatan tidak ideal yang dilakukan di tengah efisiensi anggaran karena kegiatan itu memakan biaya besar. Ia menilai bahwa DPRD Pesisir Selatan memiliki kepekaan yang rendah terhadap situasi saat ini, ketika masyarakat marah kepada DPR/DPRD.
Selain itu, Fajri mengatakan bahwa seharusnya rapat pembahasan APBD dilakukan di dalam daerah agar dekat dengan masyarakat karena rapat pembahasan tersebut seharusnya melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, jika rapat yang seharusnya melibatkan partisipasi publik dilakukan di tempat yang jauh dari publik daerah tersebut, publik sulit berpartisipasi dalam rapat tersebut.
Akibatnya, kebijakan anggaran yang dihasilkan dari rapat itu tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakatnya,” tutur Fajri.
